Sebelum Jadi Tersangka, Lurah Pasar Prambanan Sudah Dicopot

Klaten (Jateng) kompas86.com

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Disdagkop dan UKM) Klaten angkat bicara perihal penahanan salah satu pegawainya, Joko Sarjono dalam kasus dugaan penyelewengan retribusi pasar. Sebelum jadi tersangka, Joko Sarjono sudah dicopot dari jabatannya sebagai Lurah Pasar Prambanan.

Kabid Pengelolaan Pasar Disdagkop dan UKM Klaten, Didik Sudiarto mengatakan posisi Joko Sarjono sekarang adalah mantan Lurah Pasar Prambanan. Sebab sejak tahun 2018 lalu, Joko Sarjono sudah tidak lagi menjabat Lurah Pasar Prambanan. Joko Sarjono digeser sebagai staff pemungut di Pasar Pedan.

Pak Joko itu sejak adanya temuan BPK tahun 2018, sudah tidak lagi menjadi Lurah Pasar Prambanan. Dia staff pemungut di Pasar Pedan, ujarnya, Rabu (25/08/2021).

Pencopotan jabatan Joko Sarjono sebagai Lurah Pasar Prambanan itu merupakan hasil rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab sejak menjabat sebagai Lurah Pasar Prambanan, BPK menemukan adanya permasalahan perihal hasil retribusi pasar yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. 

Saya tahunya atas dasar inventarisasi permasalahan. Dari temuan BPK ini kita tindaklanjuti, kita buat surat pernyataan tapi dari pak Joko hanya iya iya saja. Hingga akhirnya berkas sampai ke kejaksaan. Saya tidak tahu, itu kewenangan BPK, jelasnya.

Pihaknya mengungkapkan beberapa pegawai Disdagkop dan UKM Klaten juga sudah dipanggil Kejaksaan Negeri Klaten untuk dimintai keterangan. Pihaknya berharap kasus ini menjadi yang pertama dan terakhir di Klaten. Disisi lain pihaknya mewanti- wanti lurah pasar agar melaksanakan tugas sesuai aturan.

Mulai saat ini kita ketat lagi pendistribusian karcis maupun penjulan karcis di pasar. Jadi kita selalu monitoring, nyadong karcis berapa, yang terjual berapa. Dan uangnya hari itu juga disetorkan ke kas daerah, tidak ada lagi uang yang mandek di pasar, kata dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Klaten menetapkan mantan Lurah Pasar Prambanan, Joko Sarjono sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan retribusi jasa pelayanan pasar, pada Selasa (03/08/2021). Setelah dilakukan pemeriksaan, Joko Sarjono ditahan pada, Senin (23/08/2021).

Dalam kurun waktu 2014 sampai 2017 telah menggunakan hasil pungutan retribusa untuk kepentian pribadi. Akibat perbuatannya, Pemkab Klaten mengalami kerugian senilai Rp 197.164.654, kata Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, Ari Bintang Prakosa Sejati.

Atas perbuatannya, Kejaksaan Negeri Klaten menerapkan pasal berlapis. Ari megaku pasal yang diterapkan yakni pasal primair Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pungkasnya.

Jurnalis Riyadi

author

Author: