Terlalu..!! Pekerjaan Pembangunan Turap Di Dusun Cikangkung Desa Ciptamargi Diduga Tabrak UU KIP, Dinas Harus Tegas

KARAWANG || Berita.IMN.com Sungguh keterlaluan, pelaksanaan Pekerjaan pembangunan Turap saluran air tepatnya di dusun Cikangkung, Desa Ciptamargi, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang diduga tidak transparan Tabrak UU KIP. Kurangnya pengawasan dari pihak dinas terkait.

Pasalnya, di lokasi pekerjaan tidak nampak adanya papan informasi. Padahal setiap pelaksanaan pembangunan yang sumber dananya dari pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat, harus menggunakan papan informasi agar masyarakat dapat ikut mengawasi dalam pengawasannya.

Pantauan awak media di lokasi selaku sosial kontrol, pekerjaan terlihat pondasi batu kali hannya ditumpuk menyusun di atas air, dan pekerjaan turapnya pun terlihat bengkok, untuk papan informasi yang seharusnya dipasang saat mulai pekerjaan, hingga saat ini 8 hari tidak dipasang (tidak ada plang proyeknya).

Dikatakan salah seorang pekerja, yang tidak menyebutkan namanya, dirinya mengatakan tidak mengetahui panjang pekerjaannya berapa meter, apalagi volumenya. Sedangkan, pelaksana dan nama CV pelaksana ia pun tidak mengetahuinya.

” Untuk panjangnya berapa saya kurang tahu, saya lupa. Untuk papan proyeknya, lebih jelasnya tanyakan ke kepala pekerjanya ( Kepala tukang ) langsung pa warna,” singkatnya pada Berita.IMN.com, Selasa (21/12/2021) siang.

Lebih lanjut, salah seorang pekerja coba menghubungi pa warna selaku kepala tukang melalui Via Whatshaap telepon selulernya, menjelaskan, saya hari ini tidak masuk, karena sakit, untuk volume Panjang 140 meter persegi, dengan ketinggian 120 cm, lebar pondasi bawah 40 cm dan lebar pondasi atas 30 cm.

” Nama CV pelaksana saya kurang tahu yang jelas Mandor Pengawas lapangan pa Edi, saya hanya kepala tukang dan untuk papan informasi lebih jelasnya coba tanyakan ke beliau langsung,” jelasnya.

Sementara, awak media kemudian mencoba bertanya kepada salah seorang warga Dusun Cikangkung Desa Ciptamargi yang enggan dipublikasikan namanya, mengatakan,” untuk pekerjaan ini saya kurang tau pak, pelaksananya siapa, anggaran nya darimana pun kurang tau, apakah anggaran didanai dari Dana Desa (DD), APBD, APBN atau Aspirasi dewan?. ” Dengan adanya penurapan dilingkungan saya ini, saya selaku warga sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah daerah yang sudah dapat merealisasikannya. Namun, dengan pekerjaannya disayangkan tidak nampak papan peroyek sehinga saya bingung,” cetusnya.

Aturan tersebut sudah jelas melanggar UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sebagaimana dalam pasal 28 F undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi  dan memperoleh Informasi.

(Tim).

author

Author: