Sudah Setor Uang : Warga Bolaang Mongondow, Keluhkan Pembuatan Sertifikat Tanah Di BPN Dalam 5 Tahun Tak Kunjung Selesai

LOLAK SULAWESI UTARA, Berita.IMN.com Menyangkut Pelayanan Publik, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo selalu mengatakan dan mengintruksikan kepada seluruh pegawai pelayanan publik, bahwa pelayanan harus selalu diutamakan, kalau bisa cepat kenapa lambat, kalau bisa gratis kenapa harus bayar, dan kalau bisa sehari kenapa seminggu kenapa setahun bahkan bertahun tahun.

Namun pada faktanya, banyak para oknum pelayan publik yang masih lalai dalam pelayanannya, seperti yang dikeluhkan Ibu A (inisial), yang datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bolaang Mongondow, dan diketahui Ibu A datang mewakili keluhan salah satu warga Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Provinsi Sulawesi Utara yang kebetulan bertemu dengan wartawan beritaIMN.com.

Ibu A mengungkapkan sangat kecewa dengan pelayanan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bolaang Mongondow, hingga membuatnya datang ke kantor BPN untuk komplain pada hari ini sekitar pukul 12.00 WITA, Senin (06/09/2021). Dengan tujuan ingin mempertanyakan terkait pembuatan Sertifikat Hak Milik tanah yang masyarakat ajukan sejak 5 tahun lalu.

“Sudah 5 tahun kenapa tak kunjung selesai hingga hari ini, padahal masyarakat tersebut katanya sudah membayar uang sebesar Rp.5000.000 (lima juta rupiah) kepada pihak BPN untuk mengurus sertifikat ini dari 5 tahun lalu” bebernya.

Ibu A juga menambahkan,” Masa 5 tahun membuat sertifikat tak selesai-selesai, apalagi sekarang semua sudah pakai sistem online, saya datang untuk mengetahui sejauh mana progresnya sertifikat ini” tambah Ibu A dihadapan pegawai BPN yang juga disaksikan wartawan beritaIMN.com.

Selain itu, sebenarnya masyarakat yang sedang mengurus sertifikat tersebut katanya seringkali datang ke kantor BPN untuk mempertanyakan bagaimana perkembangan tentang sertifikat miliknya, sudah selesai atau belumnya, namun seringkali juga mendapat jawaban tak masuk akal, atau jawaban petugas BPN selalu beralasan bahwa Pimpinannya belum tanda tangan.

Menurut pengakuan Ibu A, pelayanan diduga perlambat dan bertele-tele, padahal sudah membayar 5 juta, tapi dalam waktu 5 tahun tak kunjung selasai, bahkan diketahui bahwa Kepala kantor yang lama sudah tidak lagi bertugas di kantor BPN Bolaang Mongondow, hingga berganti Kepala Kantor ke Ibu LI (inisial) masih tak kunjung selasai juga.

Dalam kedatangannya, Ibu A berusaha meminta bukti foto dari sertifikat masyarakat yang mewakilkannya, agar mengetahui kebenaran sejauh mana proses pembuatan sertifikatnya, namun pihak pegawai menolak dan berdalih bahwa untuk memfotonya harus berdasar izin dari atasannya,
“Tidak boleh difoto tanpa seizin atasan Bu” ujar pegawai BPN tersebut.

Namun hal tersebut membuat timbulnya adu argumen antara Ibu A dan pegawai BPN, hingga pada akhirnya pegawai BPN tersebut bersedia memfotonya secara diam-diam tanpa izin terlebih dahulu, lalu diberikan fotonya ke Ibu A. Belakangan diketahui bahwa Ibu A adalah Asisten Pribadi (Aspri) dari Wakil Bupati Bolaang Mongondow.

(JS).

author

Author: