Ribuan Aksi Massa Dari Markas Besar N.G.O Bersama Buruh : Kepung Kantor DPRD Pamekasan Menolak Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Foto : Aksi Massa dari Markas Besar N.G.O, Bersama Aliansi Buruh Pabrik Rokok Lokal Pamekasan Gelar Aksi Demo di Depan Kantor DPRD

PAMEKASAN,Berita.IMN.com – Ribuan Aksi Massa dari Markas Besar N.G.O, Gelar aksi demo bersama Aliansi Buruh Pabrik Rokok Lokal Pamekasan di depan Kantor DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, pada Selasa (31/08/2021),mereka menolak rencana kenaikan tarif cukai rokok yang direncakan naik pada tahun 2022 mendatang.

Kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan terhadap pengusaha rokok. Pasalnya, inflasi atau angka pertumbuhan ekonomi turun drastis sehingga perusahaan rokok dibawah tekanan,akibat dari kebijakan pemerintah pusat menaikan tarif cukai rokok yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

“Kami menduga pemerintah Kabupaten Pamekasan terlalu ambisius untuk menyedot dana DBHCHT, untuk kepentingan kelompok tertentu,”Ujar Presiden Mabes N.G.O Zaini Wer Wer dalam orasinya.

Lebih lanjut Wer Wer mengungkapkan,”Perusahaan rokok inilah yang telah memberikan kontribusi besar dalam PAD Kabupaten Pamekasan, dengan menggunakan jasa Buruh Rokok dan Buruh Tani, sehingga Pemkab mendapat dana DBHCHT 2021 sebesar Rp. 64.5 M,”ungkapnya.

Disisi lain, Presiden NGO juga menambahkan,”Sementara BLT Buruh Rokok dan Buruh Tani tidak kunjung dicairkan, akibat dari kelalaian pemerintah kabupaten Pamekasan, sehingga merugikan masyarakat pada umumnya buruh rokok dan buruh tani,”tambahnya.

Sementara dari pihak buruh, Yulinda menyampaikan, Tidak dicairkannya BLT Buruh itu merupakan kelalaian dari pihak pemerintah kabupaten Pamekasan, yulinda juga mengungkapkan,”Kami butuh makan, sehingga kalau BLT tak dicairkan yang merupakan hak kami, mau makan apa saya. Kalau tak kerja saya tak makan” ucap Yulinda sebagai perwakilan dari Buruh,”ungkap Yulinda.

Pada Aksi hari ini, ada beberapa poin yang disampaikan, diantaranya yaitu,
1. Menolak rencana kenaikan tarif cukai rokok.
2. Gunakan dana DBHCHT untuk kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan pelaku usaha pabrik rokok lokal.
3. Bupati Pamekasan dimohon segera mengevaluasi penggunaan dana DBHCHT Kabag. Perekonomian dan Disperindag.
4. Segera beri Subsidi Cukai kepada Perusahaan Rokok Lokal, guna mengurangi peredaran Rokok Ilegal, agar Perusahaan Rokok Lokal lebih Berdaya dan Produktif, sehingga dari sektor ekonomi dapat lebih sehat dan kuat.
5. Bubarkan tim informan SIROLEG yang tidak berdasar dan legal stendingnya tak jelas, serta proses rekrutmen tidak transparan.

Demikian point-point utama yang disampaikan para Peserta Aksi didepan Kantor DPRD Pamekasan pada Selasa (31/08/2021).

(Ifa/Ah).

author

Author: