Penundaan Pelaksanaan Pilkades Serentak, PR Bagi DPRD Kabupaten Sampang

SAMPANG | Berita.IMN.com Di Aula Kantor Pemda Sampang telah di umumkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, yang di pimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang H. Yuliadi Setiawan, yang di mulai jam 12.00 wib, Senin (5/7/2021) siang.

Peraturan Bupati (Perbup) Sampang tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sampang telah rampung.

Dalam putusan Bupati Sampang yang dituangkan dalam Perbup Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sampang ditetapkan di Sampang pada tanggal 30 Juni 2021.

Dalam pengumannya Sekda Kabupaten Sampang, H. Yuliadi Setiawan menyampaikan putusan Bupati Sampang yang dituangkan dalam Perbup dengan banyak pertimbangan dan regulasi aturan yang ada.

“Putusan Bupati Sampang yang dituangkan dalam Perbup berdasarkan regulasi aturan dan pertimbangan kondisi yang dihadapi Kabupaten Sampang, Sesuai Permendagri Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak atau dapat dilakukan secara bergelombang,” jelasnya.

Dia menjelaskan, sebelumnya Kabupaten Sampang telah melaksanakan Pilkades serentak pada tahun 2014, 2017 dan 2019. Sehingga pelaksanaan Pilkades secara serentak sudah waktunya untuk lebih cepat.

“Kabupaten Sampang sudah tiga gelombang melaksanakan Pilkades serentak, sehingga Pilkades serentak se Kabupaten Sampang merupakan waktu yang tepat untuk dipercepat,” tandasnya.

Dia sampaikan di depan awak media, Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sampang ditetapkan di Sampang pada tanggal 30 Juni 2021.

“Diktum pertama Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan pada tahun 2025 yang  diikuti oleh 180 Desa se Kabupaten Sampang sebagaimana terlampir. Keputusan Bupati Sampang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” jelasnya.

Putusan itu, menurutnya adalah putusan yang paling tepat secara regulasi untuk dapat melaksanakan Pilkades serentak tercepat se Kabupaten Sampang, karena kalau ditunda pilkades secara serentak bisa jadi tahun 2031, serta memikirkan kondisi Masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Keselamatan masyarakat merupakan hal yang paling penting bagi Pemerintah dan juga putusan ini adalah putusan yang baik agar Sampang dapat tercepat menggelar Pilkades serentak paling cepat,” pungkasnya.

Ditempat yang berbeda , sebut saja Handreyanzah salah satu aktivis pulau Madura, yang diwaktu sebelumnya juga pernah menanggapi dari statemen Komisi I DPRD Sampang Aulia Rahman, tentang manuver politik.

Perbub adalah sebuah kebijakan pemerintah daerah setempat, yang tentunya sudah disepakati oleh semua elemen. Jadi saya rasa itu sah-sah saja. Jika pihak Komisi I merasa kecolongan itu adalah PR mereka, sebagai Wakil Rakyat yang dipilih oleh Rakyat  harus menunjukkan skill dalam melaksanakan tupoksi dan sebagai amanah rakyat khususnya di wilayah Sampang.

Sebaiknya kita tunggu hasil rencana Komisi I yang katanya mau mengadakan rapat internal dengan pihak DPMD. Apakah mereka berfungsi atau tidak sebagai dewan perwakilan rakyat. Ungkap Handreyanzah selalu pembina GAP yang juga tergabung dalam Gerakan Reclasseering Indonesia-007 pusat, sambil tersenyum lirih.
(Ahmad).

author

Author: