Ganti Rugi Lahan Belum Dibayar : Warga Terdampak Bendungan Jamut, Akan Gelar Aksi Demontrasi Di Pemkab Barut

 

MUARA TEWEH || Berita.IMN.com – Pembangunan bendungan dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air. Bendungan berfungsi untuk penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, dan/atau pembangkit listrik tenaga air.

Pembangunan Bendunga Jamut yang berlokasi di Desa Jamut, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara Kalteng, adalah untuk penyediaan air irigasi bagi pertanian dan perkebunan masyarakat. Menurut keterangan warga pembangunan Bendung Jamut tersebut dimulai pada tahun 2013. Area lahan pembangunan Bendung Jamut adalah Sungai Jamut dan lahan warga. Untuk pembangunan proyek nasional tersebut, maka pemerintah daerah Barito Utara melakukan pembebasan lahan warga.

Akan tetapi, persoalan muncul dan membuat masyarakat resah adalah sejak pembangunan dimulai sampai sekarang Proyek yang menelan puluhan milyar tersebut tidak dapat di manfaatkan untuk mendukung pertanian dan perkebunan masyarakat. Bukan itu saja, ternyata masalah pembayaran ganti rugi terhadap dampak genangan air bendungan Jamut yang menggenangi lahan warga belum diterima masyarakat pemilik lahan.

Menurut keterangan dari warga bahwa proses ganti rugi antara warga dengan pemerintah Barito Utara sudah dimulai sejak tahun 2018. Akan tetapi hingga sekarang belum ada realisasi.” Kami sangat kecewa pak, lahan kami rusak, tanam tumbuh yang ada diatas lahan kami mengalami kematian. Itu akibat genangan air Bendung Jamut,” kata warga dengan nada kesal, yang enggan disebutkan namanya kepada Berita.IMN.com, Rabu (8/12/2021).

18 orang warga yang lahannya terdampak genangan air Bendung Jamut dan mengaku belum mendapatkan pembayaran ganti rugi akhirnya meminta bantuan pendampingan kepada Bung Harianja, panggilan akrab Ketua Aliansi Jurnalis Video Kabupaten Barito Utara. Dalam kesempatan wawancara dengan Bung Harianja di kantornya, kepada wartawan mengakui 18 warga terdampak genangan air Bendung Jamut menerima permohonan bantuan pendampingan hukum dan sekaligus memberikan kuasa untuk menyelesaikan permasalahan warga.

“Benar itu, 18 warga terdampak genangan air Bendung Jamut, yang diwakili 4 warga yang bertindak sebagai kordinator warga, pertanggal 30 November 2021 yang lalu menyampaikan surat permohonan bantuan pendampingan hukum dan sekaligus memberikan kuasa kepada saya,” Kata Bung Harianja santai.

Ditanya langkah langkah yang akan di tempuh oleh Bung Harianja untuk membantu warga, Bung Harianja mengatakan, normatif saja.” Normatif saja lah, untuk maksud menyelesaikan masalah ganti rugi tersebut, menurut pengakuan warga bahwa mereka sudah beberapa kali bertemu dengan pihak Pemerintah Barito Utara, akan tetapi belum ada penyelesaian. Bertemu dan dalam suatu forum itu normatif bukan. Tetapi tidak ada hasil. Warga kompak akan mengadakan aksi demontrasi. Demonstrasi itu dilindungi oleh undang undang. Ya itu juga normatif. Hal biasa itu. Negeri ini negeri demokratis” kata Bung Harianja senyum.

“Saya sangat yakin akan ada solusi dari pemkab Barut. Ini masalah biasa saja. Saya tahu Pak Bupati kita itu sangat bijaksana. Saya sangat meyakini itu. Kami akan adakan media aksi demo hari Senin tanggal 15 Desember 2021. Surat pemberitahuan kepada Bapak Kapolres terkait rencana itu sudah kami sampaikan tadi (06/12/21). Kami tentu butuh perlindungan dan pengamanan. Kami tidak mau ada pihak pihak lain yang tidak berkepentingan masuk dan memprovokasi massal,” Tambah Bung Harianja supel.

Masih menurut Bung Harianja jumlah peserta Aksi Demontrasi berjumlah 77 orang peserta yang terdiri dari suami istri sebagai pemilik lahan terdampak genangan beserta anak dan remaja anggota keluarga warga terdampak bendungan Jamut.

” Bila keinginan warga tidak dipenuhi Pemkab Barut, kami memilih menginap di halaman Mapolres Barut sampai tuntutan warga dapat diselesaikan. Terkait tindak lanjut surat dan materi surat kami ke Kapolres Barut, silahkan tanya ke beliau,” tandas Bung Harianja.

(Jefri A/Tim).

author

Author: