. Info Bpjs Langsung ke konten utama

Unggulan

Aksi premanisme

  Puluhan Pelaku Kriminal Ditangkap Dalam Oprasi Pekat Lodaya Polres Karawang   AUTHOR:     PUBL ON PULUHAN PELAKU Berita IMN.com Karawang,- Dalam rangka menjelang bulan suci Ramadhan 1442 H, Polres Karawang melaksanakan Operasi Pekat Lodaya 2021 yang digelar serentak diseluruh wilayah hukum kabupaten Karawang. Operasi Pekat Lodaya sendiri berlangsung selama 10 hari dimulai dari tanggal 4 sampai 13 April 2021 dengan sasaran penyakit masyarakat antara lain perjudian, prostitusi, kejahatan jalanan atau geng motor, perdagangan miras dan Premanisme. Kapolres Karawang, AKBP Rama Samtama Putera menyampaikan, agar dibulan suci ramadhan umat muslim bisa menjalankan ibadahnya dengan aman dan lancar, Polres karawang bekerjasan dengan Kodim 0604/Karawang dan Pol PP membersihkan penyakit masyarakat. “Dengan upaya yang dilakukan berharap pelaksanaan ibadah puasa bisa berjalan aman dan lancar,”kata Kapolres, Senin (12/4/21). Kapolres juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Karawang, dalam situasi

Info Bpjs

Jokowi Teken Inpres, Perintahkan Seluruh Elemen Pemerintahan Dukung BPJS Ketenagakerjaan


JAKARTA  -(Berita IMN.com)  Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) kembali mendapat amunisi baru, pasalnya Presiden RI, Joko Widodo, telah mengesahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).


Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 


Presiden Jokowi menginstruksikan agar semua pihak mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing dalam mendukung implementasi program Jamsostek, seperti membuat regulasi pendukung termasuk pengalokasian anggaran masing-masing. 


Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK. 


Sedangkan upaya penegakan kepatuhan kepada badan usaha atau pemberi kerja, termasuk menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program Jamsostek menjadi tugas Jaksa Agung yang juga termasuk sebagai pelaksana Inpres 2/2021 tersebut. 


Presiden Jokowi secara khusus juga meminta Menko PMK untuk memberikan laporan pelaksanaan inpres secara berkala setiap 6 bulan. 


Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo serta menyambut baik Inpres ini serta akan memastikan seluruh jajarannya untuk berkoordinasi secara proaktif juga berkolaborasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pimpinan daerah serta Kejaksaan Agung untuk mengawal implementasinya. 


BPJAMSOSTEK segera bergerak mempersiapkan sistem administrasi, prasarana dan sarana yang dibutuhkan serta seluruh personil BPJAMSOSTEK untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder di seluruh Indonesia 


“Ini pekerjaan besar bagi kita semua. Kami juga memastikan telah menyelesaikan semua pekerjaan rumah kami, seperti meningkatkan  pelayanan dengan mengedepankan digitalisasi. Juga terus memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya stakeholder pemerintahan," tegasnya. Senin, (05/04/2021). 


Anggoro menambahkan bahwa sosialisasi masif dipandang perlu karena pengetahuan mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan BPJAMSOSTEK sebagai lembaga penyelenggaranya harus terus dijaga konsistensinya. 


“Semoga dengan adanya Inpres ini dapat menjadi titik terang perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh dan merata bagi seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan,” pungkas Anggoro. 


Eko Nugriyanto Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Banten menambahkan untuk mensukseskan Inpres tersebut internal BPJAMSOSTEK membuat gerakan yang diberi nama I-Project.


"Kami ikut mensukseskan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan gerakan yang kami beri nama I-Project", tambah Eko.

Armin,S.ip


Postingan Populer